ANALISA KASUS TKI DI INDONESIA
OLEH : EGA JALALUDIN, SH., MM
BAB I
MUKADDIMAH
A. Latar Belakang Masalah
Sulitnya memperoleh lapangan kerja saat ini menimbulkan berbagai dampak negatif pengangguran. Mulai dari kemiskinan, hilangnya rasa percaya diri, stress dan lain-lain. Bahkan dalam skala besar, dampak negatif pengangguran juga membebani perekonomian suatu negara.
Akibat yang dirasakan tidak hanya pada angkatan kerja yang mengalami pengangguran. Dampak negatif pengangguran bahkan mempengaruhi generasi di bawahnya. Kepala keluarga yang tidak bekerja tentu sulit menghidupi keluarga terutama anaknya. Akibat yang ditimbulkan bisa kekurangan gizi maupun putus sekolah.
- Klasifikasi Pengangguran
Pengangguran sering diklasifikasikan sebagai tidak bekerja maupun tidak bekerja secara optimal. Ada tiga bentuk pengangguran :
- Pengangguran Terbuka. Ditujukan pada angkatan kerja yang benar-benar memang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Padahal adakalanya mereka telah berusaha mencari pekerjaannamun sempitnya kesempatan yang ada memunculkan jenis pengangguran ini.
- Setengah Menganggur. Ditujukan pada seseorang yang nampaknya bekerja namun tidak optimal. Biasanya didasarkan pada jam kerja yang kurang dari semestinya. Ini bisa terjadi karena pekerjaan yang bisa dilakukan seseorang, harus dilakukan dua orang karena keterbatasan lapangan pekerjaan.
- Pengangguran Terselubung. Hampir sama dengan setengah menganggur. Hanya saja ini juga mencakup skill seseorang yang tidak sepadan dengan pekerjaan yang dilakukannya. Misalnya seorang sarjana yang terpaksa menjadi penjaga toko.
Dengan melihat kondisi diatas, nampaknya menjadi salah satu alasan kenapa pemerintah harus melakukan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia, mengingat memang bahwa kurang tersedianya lapangan kerja di Negara sendiri.
Bila melihat sejarah. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sudah ada pada tahun 1890. Pola perekrutan adalah menggunakan sistem kerja kontrak. Pola tersebut masih ditemui pada saat ini. Perusahaan pengerah tenaga kerja memperkerajkan tenaga kerja dengan sistem kontrak atau outsourching. Kini model ini makin marak. Jumlah perusahaan pengerah tenaga kerja mencapai ratusan perusahaan. Jumlah TKI yang dikirim mencapai jutaan orang.
Itu artinya persaingan. Persaingan akan melahirkan siapa yang paling kuat, pintar, trampil dan mampu beradaptasi mudah mendapat pekerjaan. Tapi sebaliknya makin banyak calon Tki yang terpinggirkan, kalah atau kurang memenuhi syarat namun punya semangat tinggi untuk mencari penghidupan di negeri lain lantaran desakan ekonomi. Kaum inilah yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
Jauh sebelum Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri, Pemerintah Belanda pada tahun 1890 telah mengirimkan 32.986 orang TKI asal pulau Jawa ke Suriname, suatu Negara Jajajahan Belanda di Amerika Selatan. Tujuan pengiriman TKI itu adalah untuk mengganti tugas para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada tanggal 1 Juli 1863.
Gelombang pertama pengiriman TKI i diberangkatkan dari Batavia pada 21 Mei 1890 dengan kapal SS Koningin Emma. Pelayaran jarak jauh ini singgah di Negeri Belanda dan tiba di Suriname tanggal 9 Agustus 1890.
Jumlah TKI gelombang pertama ini sebanyak 94 orang, terdiri dari 61. Gelombang kedua sebanyak 614 orang, tiba di Suriname pada tanggal 16 Juni 1894 dengan kapal SS Voorwarts.
Kegiatan pengiriman TKI ini berjalan terus sejak tahun 1890 s/d 1939 hingga jumlahnya mencapai 32.986 orang dengan menggunakan 77 buah kapal laut. Dari tahun 1890 hingga tahun 1914. Rute pelayaran pengiriman TKI ke Suriname selalu singgah di Negeri Belanda.[1]
Pola seperti itu saat ini makin mudah ditemui di sekitar kita. Kantong pemasok buruh migran tidak lagi didominasi dari Jawa. Daerah lain di Indonesian yang juga tanahnya kurang subur membuat warganya kabur dan memilih meninggalkan kampung halaman. Contohnya adalah warga dari Flores. Kampung halaman yang kurang subur menjadi pemicu warga untuk merantau.
Pengiriman buruh migran ke luar negeri telah memakan waktu cukup lama. Seiring perjalanan waktu, pengiriman tenaga kerja migran selama sekian lama hingga detik ini terlihat bahwa nasib mereka selama bekerja di luar negeri selalau tersandung masalah.
Proses panjang pengiriman tenaga kerja ke luar negri meski telah berlangsung lama namun masalah belum selesai. Itu semua karena motivasi pekerja migran untuk memperbaiki kehidupan yang lebih bagus.
Mencari kesejahtraan keluar negeri meski dilalui dengan penuh rintangan, pengorbanan dan air mata adalah pilihan yang ternyata masih diminati oleh ribuan warga negera Indonesia yang berpenghasilan kecil.
Padahal pengiriman tenaga kerja ke luar negeri memiliki kaitan erat dengan harga diri suatu bangsa, dan politik luar negeri. Sayang, konsekwensi yang bersifat makro ini seringkali terabaikan manakala desakan-desakan ekonomi menjadi prioritas utama. Bahkan tidak ayal, bahwa Indonesia mengirimkan 300 orang TKI setiap harinya.[2]
Padahal pengiriman tenaga kerja ke luar negeri memiliki kaitan erat dengan harga diri suatu bangsa, dan politik luar negeri. Sayang, konsekwensi yang bersifat makro ini seringkali terabaikan manakala desakan-desakan ekonomi menjadi prioritas utama. Bahkan tidak ayal, bahwa Indonesia mengirimkan 300 orang TKI setiap harinya.[2]
Keadaan ekonomi masyarakat di negara-negara berkembang yang rendah dan banyaknya warga yang tidak memeiliki pekerjaan (termasuk Indonesia) membuat pengambil kebijakan di bidang ketenagakerjaan untuk mencari solusi cepat mengatasi pengangguran. Salah satu solusi yang dipertahankan adalah pengiriman tenaga kerja.
Masalah muncul ketika pengawas tenaga kerja lalai. Di lapangan justru terjadi pengerahan TKI secara serampangan. Pekrutmen tenaga kerja yang terburu-buru. Persiapan yang dilakukan dengan biaya murah tanpa mengindahkan konsekuensi negatif yang mungkin timbul.
Banyaknya korban yang di alami TKI di luar negeri menunjukkan bahwa Para pengusaha jasa tenaga kerja belum memberikan jaminan terhadap keselamatan TKI. Sehingga trend yang muncul adalah perusahaan pengerah tenaga kerja hanya mengejar profit semata.
Beberapa waktu yang lalu Negara kita pun dihebohkan dengan kasus yang terjadi terhadap Sumiyati, salah seorang TKI asalah NTT yang mengalami penyiksaan oleh majikannya di Arab Saudi (Madinah). Kasus ini sempat mencuat dan membuat prihatin berbagai kalangan. Sampai-sampai beberapa saat setelah kasus ini dilontarkan beberapa media, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung memanggil 2 menterinya, diantaranya Menteri Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerja.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan untuk dibentuknya tim khusus guna penyelesaian kasus penyiksaan Tenaga Kerja Wanita asal NTT Sumiati, oleh majikannya di Arab Saudi.
"Saya menginstruksikan Menteri Luar Negeri dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengambil langkah yang cepat dan tepat," Ungkap Presiden SBY, Selasa (16/11)[3]
Presiden juga meminta agar kasus Sumiati ditangani secara serius dengan mengerahkan diplomasi serta meminta dibentuk tim khusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi guna memastikan TKI asal Dompu, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu, mendapatkan perawatan serta pengobatan yang terbaik.
Sementara itu Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menjelaskan berdasarkan informasi dari Konsulat Jenderal Indonesia di Madinah, kondisi Sumiati saat ini stabil namun mengalami luka fisik dan juga luka dalam karena penganiyaan yang luar biasa.
"Pejabat Konsulat Jenderal kita semenjak tadi malam bersama beliau dan sudah melihat secara langsung kondisinya. Konsulat kita juga sudah menunjuk seorang dokter Indonesia yang sudah berpraktek di Arab Sausi selama lima tahun untuk menjadi dokter yang mendampingi Ibu Sumiati selama perawatan," kata Marty.
Bahkan Kemenlu telah mengeluarkan kecaman keras terhadap peristiwa yang menimpa Sumiati dan pemerintah Arab Saudi pun, menurut Marty, turut mengecam dan menganggap peristiwa tersebut melanggar nilai-nilai perikemanusiaan.
Sumiati (23 th), merupakan TKI yang berasal dari Dusun Jala, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Bima, Nusa Tenggara Barat. Dia berangkat ke Arab Saudi melalui PT Rajana Falam Putri dan tiba di Arab Saudi pada 18 Juli 2010,.
Kekerasan yang dilakukan majikan Sumiati dinilai sangat tidak manusiawi. Pihak Konsulat Jenderal Indonesia menuntut tanggung jawab penuh dari sponsor yang memberangkatkan Sumiati.[4]
Terungkapnya kasus ini bermula saat Sumiati yang diberi upah 800 real per bulan itu mendatangi rumah sakit di Madinah. Tetapi petugas rumah sakit di sana 'angkat tangan' karena luka yang dialami sangat berat. Sumiati memerlukan penanganan lebih intensif. Akhirnya, wanita berusia 23 tahun itu dirujuk ke Rumah Sakit Raja Fahd.
Luka Sumiati memang sangat parah. "Tubuhnya mengalami luka bakar di beberapa titik. Kedua kakinya nyaris lumpuh, kulit tubuh dan kepalanya terkelupas, jari tengah retak, alis matanya rusak. Dan yang lebih parah, bibir bagian atasnya hilang," kata Miea Mirlina, petugas rumah sakit Fahd.
Diduga, majikan wanita yang kerap melakukan kekerasan terhadap Sumiati. Dia menerima kekerasan secara berkali-kali, bahkan mengalami luka akibat setrika panas. Sumiati tidak bisa berbahasa Arab atau Inggris.
Keluarga menuntut pertanggungjawaban sponsor yang memberangkatkan Sumiati. Sementara pihak rumah sakit merekomendasikan agar Sumiati menjalani operasi plastik.
Sejak mulai bekerja pada 23 Juli 2010 Sumiati kerap menerima penyiksaan dari istri dan anak majikannya. Sumiati kemudian dirawat di RS King Fahadh, Madinah, Arab Saudi. Lukanya sangat parah, sampai-sampai bibir bagian atasnya hilang, seperti luka gunting.[5]
Kasus penganiayaan yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Dompu, Nusa Tenggara Barat, Sumiati binti Salam Mustapa (23), di Madinah, Arab Saudi, menyita perhatian besar bangsa Indonesia.
Namun, hanya berselang beberapa hari, cerita duka kembali terulang, bahkan lebih tragis. Tenaga kerja Indonesia, asal Cianjur, Kikim Komariah tewas disiksa majikannya di Arab Saudi dan jasadnya ditemukan di tong sampah.
Kasus lain, TKW asal Indramayu, Jawa Barat, Laila Darus meninggal di Syiria diduga akibat penganiayaan majikannya. Selain mengalami kekerasan fisik, gaji korban selama bekerja selama satu tahun sama sekali belum dibayar.
Rakyat Indonesia pun meradang, salah satu ungkapan kemarahan itu dengan terjadinya aksi demo yang diwarnai pelemparan telur busuk ke Kantor Kedubes Pemerintah Arab Saudi di Jakarta.[6]
Pengamat hukum dari Universitas Mulawarman Samarinda, Prof. Sarosa Hamongpranoto, SH, M Hum menilai terungkap kasus yang menimpa Sumiati, Kikim dan Laila Darus ibarat fenomena gunung es, karena kasus yang tidak terungkap diperkirakan lebih banyak. [7]
"Kasus penyiksaan, pemerkosaan atau kasus lebih ringan misalnya tidak memberikan hak TKW seperti tidak membayar gaji mereka pasti banyak yang tidak terungkap ketimbang yang kita ketahui," katanya.
Hal itu terjadi karena beberapa faktor misalnya, hambatan komunikasi untuk menyampaikan pengaduan mereka, tidak tahu harus mengadu kemana serta masalah bahasa, mengingat kenyataannya sebagian TKW tidak bisa menggunakan bahasa setempat (Arab) atau Bahasa Inggris, seperti pada kasus Sumiati.
Kasus pemerkosaan, penganiayaan berat dan pembunuhan TKW bukan kali ini saja terjadi namun sudah berulang-ulang. Jika tidak di Malaysia, Hongkong, atau Singapura, peristiwa terjadi di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Qatar, atau Uni Emirat Arab.
Direktur Migrant Care, Anis Hidayah neyatakan ada beberapa negara yang masuk "zona merah" pengiriman dan penempatan TKW atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yakni Arab Saudi dan Malaysia.[8]
"Negara harus menetapkan garis merah untuk Arab Saudi dan negara tetangga kita Malaysia," katanya menegaskan dalam acara diskusi Polemik di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (20/11/2010).[9]
Data Depnakertrans pada 2009 menunjukan bahwa Arab Saudi merupakan salah satu negara tempat TKI terbesar di luar negeri setelah negara jiran Malaysia. Data Depnakertrans mencatat bahwa jumlah TKI yang bekerja di Arab Saudi 927.500 orang.
Menurut catatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada 2009, Arab Saudi merupakan negara yang paling banyak didapati TKI bermasalah (22.035 kasus). Selain kasus penyiksaan, TKI di Arab Saudi mengalami pelecehan seksual, pemerkosaan, gaji tidak dibayar, serta lari dari majikan hingga meninggal dunia akibat kekerasan dan eksploitasi.
Pertanyaannya mengapa Arab Saudi diminati TKW/TKI? Penjelasan rasionalnya adalah karena iming-iming gaji besar serta bagi TKW/TKI yang latar belakang dari pesatren, maka harapan agar bisa menunaikan ibadah haji secara gratis adalah daya tarik tersendiri.
Kelebihan Hongkong
Tingginya kasus penyiksaan TKW/TKI di Arab Saudi diperkirakan beberapa faktor antara lain pandangan sosial yang melihat bangsa Indonesia sebagai bangsa kelas dua, pembantu dianggap hamba, sebagian TKI masuk menggunakan visa umrah atau haji sehingga bekerja sebagai TKI ilegal, masalah bahasa serta kehidupan sosial agak tertutup.
Bandingkan dengan Hongkong misalnya, yang juga ada kasus-kasus serupa namun jauh lebih sedikit ketimbang Malaysia dan Arab Saudi namun bagi sebagian orang dianggap sebagai surga bagi TKI.
Kehidupan sosial warga TKI di sana lebih terbuka sehingga komunikasi di antara pekerja asal Indonesia sangat kental.
Lihat saja, pada Hari Minggu, ribuan pekerja wanita asal Indonesia memenuhi Victoria Park. Bagi orang yang pertama kali datang ke kawasan itu, akan sedikit bingung membedakan antara TKW yang umumnya bekerja sebagai pembantu atau "artis" karena cara berpakaian mereka sangat modis seperti wanita-wanita setempat.
Hongkong cuma mengizinkan TKW sebagai pekerja dalam rumah, misalnya bukan di pabrik karena pabrik semua di Mainland China.
Dewi, seorang TKW asal Ciamis (Jawa Barat) mengaku bahwa sudah dua tahun di sana dengan gaji sekitar empat juta rupiah per bulan. Penampilan wanita berkulit putih itu benar-benar penampilannya tidak seperti pembantu, dengan mengenakan rok mini dan sepatu boot putih mirip artis dangdut yang akan manggung.
Dewi mengaku pekerjaannya cukup ringan karena hanya membersihkan rumah serta memelihara anjing tuannya yang karena pekerjaan jarang ada di rumah.
"Victoria Park ini bisa dikatakan sebagai wadah komunikasi berbagai hal, karena kalau hari libur para TKW berkumpul di sini," ujar dia mengenai taman di tengah kota yang menjadi tempat khusus komunitas TKW setiap Hari Minggu.
Selain itu, ia memuji sikap pemerintah Hongkong dan aktivis wanitanya yang serius menangani kasus-kasus menimpa TKI di Hongkong yang jumlahnya sekitar 130.000 orang.
Beberapa aktivis pembela perempuan Hongkong yang membagi-bagikan brosur tentang cara-cara pengaduan jika mereka dirugikan para majikannya dalam tiga bahasa, bahasa Mandarin, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
Dalam brosur itu juga memuat tentang berbagai hal mengenai saksi sesuai hukum yang berlaku di Hongkong terhadap majikan yang melakukan pelanggaran termasuk mengenai hak-hak TKW, misalnya libur wajib pada Hari Minggu.
Sebaliknya, TKW di Arab Saudi lebih tertutup karena mereka harus bekerja dalam sebuah lingkungan yang juga tertutup. Biasanya hanya bisa keluar rumah jika menemani majikan ke pasar, tidak ada sebuah wadah seperti Victoria Park untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi, atau tidak ada aktivis wanita seperti di Hongkong.
"Mengingat kasus yang menimpa para TKI ini sudah berulang-ulang maka seharusnya jadi pembelajaran berharga bagi pemerintah dalam menemukan akar masalah serta mencari jalan keluar guna menekan kasus serupa terulang lagi,"
Rakyat sangat mengharapkan agar pemerintah segera menuntaskan berbagai persoalan yang selama ini menjadi "masalah klasik TKI", dan tidak lagi bereaksi sesaat, seperti "pemadam kebakaran".
Sebaliknya pemerintah harus memiliki manajemen jelas dalam mengatasi masalah, serta mengantisipasinya atau meminimalisir kasus serupa terulang.
"Momentum Sumiati harusnya menjadi titik untuk mengubah sistem pengiriman TKW/TKI, memperkuat diplomasi luar negeri, serta menghilangkan kesan pemerintah hanya bisa berbicara tetapi tidak bisa bekerja," ujar Sarosa.[10]
B. Perumusan Masalah
Masalah yang akan di bahasa dalam makalah ini hanya seputar kekerasan dan penyiksaan terhadap Tenaga Kerja Indonesia khususnya perempuan (TKW) yang berada di Luar Negeri
BAB II
Landasan Teoritis
A. Amanat Konstitusi
Pemerintah harus bertekad agar Sumiati jadi kasus terakhir TKW yang mendapat perlakuan sangat tidak manusiawi. Selain masalah hak azasi manusia, maka pemerintah wajib menjalankan UUD 1945 seperti amanat Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
Juga Pasal 28D Ayat 1& 2, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".
Pemerintah juga diamanatkan pada Pasal 28G Ayat 1 & 2, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain".
Menyiksa satu TKW, sama saja menyiksa 230 juta rakyat Indonesia, menistakan satu TKW sama saja menistakan warga Indonesia dari Sabang sampai Mauruke, dan memperkosa satu TKW sama saja memperkosa Ibu Pertiwi.
Pelaksanaan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri telah diatur sesuai Peraturan Menteri Tenga Kerja Indonesia Nomor : Per-02/Men/1994, tentang Penempatan Tenaga Kerja Di dalam dan ke Luar Negeri dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep-44/Men/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan di Luar Negeri, yang merupakan pengganti Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-06/Men/1987 tentang Bursa Kerja Swasta dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1991 tentang Antar Kerja Antar Negara (AKAN), yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan masyarakat Indonesia.
Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor : Per-02/Men/1994 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan di Luar Negeri, pelaksanaan penempatan tenaga kerja di luar negeri ditetapkan dalam Bab II pasal 5 tentang persyaratan kerja sebagai berikut :
a. Instansi pemerintah atau swasta yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal PEmbinaan dan Penempatan Tenaga Kerja atas nama Menteri Tenaga Kerja
b. Badan hokum lain yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja atas nama Menteri Tenaga Kerja.
c. BKK (Bursa Kerja Khusus) yang bekerja sama dengan PJTKI.
d. Badan usaha swasta
e. Badan usaha yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja
Persyaratan untuk menjadi PJTKI ditetapkan dalam Bab II psl 6 sbb :
a. Badan usaha yang memiliki SIUP PJTKI.
b. Syarat-syarat untuk mendapat SIUP PJTKI adalah sebagai berikut :
- Perusahaan Berbadan Hukum (P.T)
- Modal perusahaan seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- Direksi dan pemilik perusahaan adalah WNI
- Memiliki ketentuan modal disetor minimum dan dana jaminan sebagai deposito PJTKI pada Bank peserta program pengiriman tenga kerja.
- Mempunyai referensi Bank dari bank peserta program penempatan tenaga kerja.
- Kesanggupan untuk memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) sendiri paling lambat dalam jangka waktu 5 tahun setelah mendapat SIUP PJTKI.
- Mempunyai proposal kegiatan perusahaan untuk jangka waktu minimal tiga tahun ke depan.
c. Modal disetor untuk mendapatkan SIUP PJTKI ditetapkan untuk SIUP PJTKI untuk penempatan didalam dan keluar negeri sekurang-kurangnya sebesar Rp. 375.juta dan untuk SIUP PJTKI penempatan didalam negeri sebesar Rp. 100.juta.
d. Dalam pembinaan, tanggungjawab dan peningkatan kesejahteraan karyawan perusahaan perlu membentuk koperasi karyawan yang mengurusi sekurang-kurangnya 10% dari total saham perusahaan dan menjadi sekurang-kurangnya 20% setelah lima tahun.
e. Persyaratan teknis dan tatacara permohonan SIUP PJTKI yang diatur Keputusan Menteri Tenaga Kerja
Tugas PJTKI adalah melaksanakan tugas kegiatan penempatan tenaga kerja sesuai dengan proses antar kerja baik di dalam dan ke luar negeri.
Sedangkan hak-hak PJTKI sesuai dengan pasal 11 antara lain :
a. Menempatkan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri
b. Menyediakan tenaga kerja yang diperlukan pengguna jasa baik di dalam maupun di luar negeri
c. Memperoleh informasi pasar kerja dari dalam dan luar negeri.
d. Memperoleh bimbingan dan pembinaan dari Departemen Tenaga Kerja.
e. Memperoleh biaya jasa penempatan dari pengguna jasa baik dari dalam maupun dari luar negeri.
f. Memperoleh biaya jasa penempatan dari tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
g. Mengelola bank data tenaga kerja terampil atau berpengalaman.
B. Pengiriman TKI Ke Luar Negeri
Pemerintah Indonesia melihat terbukanya kesempatan kerja di luar negeri dengan adanya permintaan dari Negara-negara yang mau menerima tenaga kerja Indonesia untuk dipekerjakan di negaranya dengan mutu dan jumlah yang dianggap memadai. Dengan dibekali lebih dulu suatu bentuk pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, dimulailah pelaksanaan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, yang pertama kali ke Arab Saudi pada awal tahun 1980 an. Pemerintah mulai memperhatikan peran kesempatan kerja yang tersedia di luar negeri terutama untuk menampung keinginan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Indonesia merupakan salah satu pengirim tenaga kerja yang cukup besar ke luar negeri. Dari tahun ke tahun pengiriman ini mengalami peningkatan.
C. Jaminan Perlindungan Hukum TKI Di Luar Negeri
Perlindungan tenaga kerja ke luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk pelaksanaanya PJTKI berkewajiban memenuhi persyaratan perlindungan tenaga kerja seperti :
- Persyaratan penempatan tenaga kerja;
- Seleksi terhadap kualitas calon pengguna jasa tenaga kerja;
- Kejelasan dan kepastian perlindungan hokum bagi pekerja;
- Kepastian keikutsertaan pekerja dalam Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan Jaminan Kesejahteraan Tenaga Kerja atau sistem asuransi di negara penempatan tenaga kerja.
Ismail Sunni ketika menjabat duta besar Indonesia di Arab Saudi (1994), pernah memberikan komentar sehubungan dengan perlindungan TKI. Ia menegaskan bahwa secara hokum TKI sebenarnya telah mendapat perlindungan hokum karena di Kerajaan Arab Saudi menggunakan Undang-Undang Dasar sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.[11] Ada ayat-ayat yang terkandung dalak Kitab Suci Al-Quran, yang mengatur/melindungi secara hokum kepada buruh, antara lain agar seseorang tidak dibebani pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuannya (QS.2:86)[12]. Dan di dalam hadits Nabi Muhammad SAW, ada perintah agar membayar gaji buruh/upah pekerja sebelum keringat mereka kering.[13]
Dalam peraturan Kerajaan Arab Saudi, yaitu dalam The Basic Law of Government pasal 17, (Basic Law 1 Maret 1992), ditetapkan bahwa : pemilikan modal, dan tenaga kerja adalah dasar ekonomi dan kehidupan social kerajaan yang semuanya menerapkan hak-hak peribadi yang melayani fungsi social yang sesuai dengan syariah islam.[14]
Pasal 18, menetapkan bahwa negara akan menjamin kebebasan dan tak dapat diganggu gugatnya kepemilihan pribadi. Kepemilikan pribadi tidak akan disita, kecuali untuk kepentingan umum, dan penyitaan akan dikompensasi secara wajar.[15]
Pasal 26, bahwa negara akan menyediakan kesempatan kerja kepada semua rakyat yang sanggup dan akan menetapkan perundang-undangan untuk melindungi pekerja dan majikan.[16]
Pasal 36, menyebutkan bahwa, negara akan menjamin keamanan semua warga negara dan orang asing yang hidup dalam tempat tinggalnya. Tidak ada orang yang akan ditahan, dipenjara, atau tindakan-tindakannya dibatasi kecuali oleh ketentuan-ketentuan hokum.[17]
Pasal 47, menyatakan bahwa warga negara dan penduduk asing keduanya mempunyai hak yang sama terhadap proses peradilan.[18]
Sementara dalam Royal Decree Nomor /M/21 tanggal 15 November 1969, mengenai Undang-Undang Perburuhan Kerajaan Arab Saudi, pasal 3 menetapkan bahwa, sebagai pengecualian pasal-pasal Undang-Undang ini tidak termasuk kepada :[19]
a. Pekerja dalam perusahaan keluarga yang termasuk hanya anggota-anggota dari keluarga majikan;
b. Orang yang bekerja di peternakan atau pertanian dengan pengecualian ;
b.1.orang-orang yang bekerja di perusahaan pertanian yang memproses produksinya sendiri.
b.2.Orang-orang yang bekerja secara permanen dalam operasi atau perbaikan alat mekanis yang diperlukan untuk pertanian.
c. Pembantu domestic dan orang-orang yang dianggap seperti itu.
Dengan demikian tenaga kerja yang bekerja di negara Kerajaan Arab Saudi di luar pengecualian itu dapat termasuk dalam undang-undang perburuhan Kerajaan Arab Saudi.[20]
Jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Kerajaan Arab Saudi sebenarnya telah ada dan tercantum dalam perundangan, baik dalam konstitusi, Basic Law, Maupun Labour Law.
Jika perlindungan itu tidak ada, akan diusahakan perdamaian antara tenaga kerja dengan pengguna jasa, Kedutaan RI/Konsulat Jenderal RI di Arab Saudi cukup membantu dengan menyediakan tecaga pengacara secara tetap.[21]
BAB III
ANALISIS KASUS
A. TKI dan Permasalahannya
Luar biasa hebatnya pemberitaan media massa atas kasus penyiksaan TKI diluar negeri akhir-akhir ini. Media telah menempatkan penyiksaan TKI luar negeri sebagai berita istimewa melebihi kasus mafia hukum dan Korupsi. Berbagai elemen masyarakatpun angkat bicara dengan porsinya masing-masing untuk mendudukan permasalahan TKI ada dimana.
Melihat opini yang berkembang, Sejumlah pandangan terkesan tidak berimbang dan cenderung memberi vonis bahwa TKI adalah korban kekerasan yang tidak pernah berhenti karena rule of law pemerintah terlalu lemah. Tidak salah memang, jika aspek hukum menjadi persoalan yang dijadikan acuan utama. Tapi bila kita melihat penempatan TKI secara lebih luas, maka akan ada sejumlah persoalan lain terkait lemahnya rule of law tadi.
Sesungguhnya, pemberitaan gencar media massa baik cetak maupun elektronik yang kita lihat adalah pandangan atas kelalaian Negara dalam tata kelola perlindungan hukum bagi TKI. Pandangan yang muncul banyak mempersoalkan perlindungan TKI oleh Negara dari siksaan semata tanpa melihat aspek kesuksesan bagi sebagian besar TKI dan aspek keuntungan Negara yang lebih luas dari sector ekonomi dan psikososialnya. Termasuk kondisi ril Negara ditengah kebutuhan dan kemiskinan sebagian rakyat yang belum bisa diatasi Negara.
Secara hukum, persoalan TKI akan berada didalam wilayah ‘ Dua Negara ‘ , Dimana setiap negara ditetapkan bertanggung jawab atas terjadinya tindakan kesalahan. Pertanyaan, apakah penyiksaan TKI sudah mendapat perlindungan dari Negara ?. Sepanjang kejadian siksaan terhadap TKI, bisa dibilang Negara telah lalai dalam tanggung-jawabnya. Hampir dipastikan baik Negara asal maupun sejumlah Negara penempatan tidak berfungsi efektif memberi pelayanan dan perlindungan TKI.
Dalam situasi Negara mengalami situasi politik yang panas, dan tata kelola hukum pemerintah yg lemah, maka penyiksaan TKI harus diakui menjadi issu strategis dilibatkan yang kemudian dipolitisir untuk melengkapi buruknya pengelolaan hukum Negara oleh pemerintahan yang ada. Politisasi kasus TKI-pun semakin lancar dan membias karena dukungan media massa lebih menyukai pemberitaan bermasalah dari pada kesuksesan TKI yang jauh lebih besar.
Berangkat dari sejarah penempatan TKI keluar negeri yang awalnya dirintis pihak swasta kemudian Negara terlibat melalui UU dan sejumlah peraturan untuk memberi adanya jaminan perlindungan serta peningkatan kualitas, maka penempatan TKI luar negeri dengan sendirinya telah menjadi program nasional yang sama dengan program transmigrasi maupun pengentasan kemiskinan. Namun dalam implementasinya, TKI hanya menjadi subyek untuk mewajibkan mengikuti aturan-aturan Negara tanpa mendapat pelayanan dan perlindungan maksimal.
Munculnya pilihan menjadi TKI bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negeri orang semakin hari terus meningkat tidak juga bisa kita salahkan. Fakta- fakta yang memberi gambaran obyektif dan langsung dari kemiskinan nyata banyak yang sukses menjadi TKI didepan mata, Lantas dengan keterbatasan berpikir, hanya menjadi TKI lah bagi sebagian rakyat bisa melepaskan diri dari kungkungan ekonomi dinegeri sendiri. Sebuah fakta memang yang harus dilakukan oleh sebagian besar rakyat miskin yang tidak memiliki kemampuan untuk berkompetitif dengan ketidak-tersediaan lapangan kerja dalam negeri.
Keterlibatan Negara terhadap penempatan dan perlindungan TKI memang memberi keuntungan, disatu hal terbukti membawa dampak social yg baik dan memberi keuntungan dalam sector ekonomi melalui devisa. Namun melihat kemiskinan nyata yg signifikan serta kasus yang dialami TKI di luar negeri yang kehilangan perlindungan , maka Negara terpojokan dalam posisi dilematis. Disatu sisi Negara berhadapan kemiskinan dan disisi lain belum mampu memberi perlindungan optimal bagi TKI.
Pemerintah serta PPTKIS sebagai wakil Negara dalam pelaksana penempatan TKI senantiasa dihujat sebagai biang kerok lemahnya perlindungan dan peningkatan kualitas TKI, karena dituding pemalsuan document dan sebagainya. Tetapi semua pihak tidak mau melihat bahwa pemalsuan document juga banyak dilakukan oleh TKI dan keluarganya . Tindakan ini terpaksa dilakukan karena hukum Negara seperti pembatasan usia minimal 21 tahun oleh UU 39 Tahun 2004, dianggap telah membatasi hak mereka untuk bekerja dan mendapat kehidupan layak.
Bicara perlindungan dan peningkatan kualitas TKI dalam Negeri , harus dilihat dari sejumlah ketentuan yang dibuat pemerintah. Ketentuan TKI diwajibkan menjalani tahapan proses peningkatan kualitas dan perlindungan dalam negeri seperti pemeriksaan Kesehatan, BLK-LN, Paspor, Asuransi Pra pemberangkatan dan Asuransi pemberangkatan telah di ikuti dan sepenuhnya dibiayai dari dana Negara penempatan, bukan dana APBN. Artinya Negara penempatan cukup koperatif terkait upaya peningkatan kualitas dan perlindungan TKI.
Aspek lainya adalah multiple-efek, dimana TKI memberi masukan signifikan bagi penerbangan kita, pedagang kaki –lima disemua pos pelayaan TKI, dan miliaran rupiah masuk di tiap daerah dari kiriman TKI tiap hari . Termasuk dana pembinaan dan perlindungan sebesar 15 Dollar per TKI kepada pemerintah sejak 25 tahun lalu yang hingga kini tidak jelas kemana arah pengelolaannya. Cukup jelas begitu besar dampak positif dari program penempatan dan perlindungan TKI. Namun, persoalan penting disini adalah keterlibatan Negara yang belum optimal dalam peningkatan kualitas kerja dan kualitas mentalitas TKI. Dua aspek ini cenderung menjadi sumber masalah munculnya sejumlah kasus, apalagi pihak penggunan jasa ( majikan ) merasa telah mengeluarkan banyak anggaran.
Persoalan menjadi lain ketika muncul kasus siksaan terhadap TKI diluar negeri oleh sedikit orang seperti Arab Saudi misalnya, masyarakat begitu cepat bereaksi dan menghujat suatu Negara tanpa melihat berbagai aspek lain. Persoalan terjadi penyiksaan sebenarnya bisa dikatakan konsekwensi resiko yang relative muncul dimana saja. Tetapi atas desekan kebutuhan dan pendapatan yang lebih baik, animo menjadi TKI mengalahkan resiko. TKI telah mengambil jalan sendiri dan tidak melihat ada kepedulian dari dalam Negeri yang menjamin perubahan nasib mereka.
Adakah kita menyadari bagaimana sulitnya rakyat miskin mempertahankan hidup dengan kemampuan sebatas menjadi pembantu rumah tangga, Apakah ada jaminan pemerintah untuk melahirkan peraturan mewajibkan setiap pengguna jasa pembantu rumah tanggaa dalam negeri ditetapkan dengan gaji mencukupi. Adakah inisiatif DPR RI untuk membuat UU yang lebih memberi pelayanan dan perlindungan dengan baik, atau adakah diantara kita mau memikirkan kemiskinan mereka, kalau bukan setelah mereka menjadi TKI dan disiksa, dan sederet pertanyaan lain yg menyangkut adanya jaminan kehidupan yang layak bagi rakyat miskin.
Jika kita melihat dengan rasional yang obyektif, maka pantas kita bertanya, bukankah Negara-Negara penempatan seperti Negara - Negara Arab dan Negara Asia pasifik lainnya telah banyak membantu perbaikan nasib sebagian rakyat kita. Bukankah Negara –Negara tersebut mau menerima masyarakat kita karena melihat factor keagamaan dan kemiskinan. Mungkinkah TKI kita yang hanya memiliki kemampuan sebatas pembantu rumah tangga diterima di Negara Eropa, kalau jika bukan Negara-Negara Arab.
Sangat disayangkan oleh kita semua, jika benar persoalan TKI sekarang telah dipolitisir oleh kepentingan politik atau telah dimanfaatkan kepentingan kelompok tertentu yang memiliki motifasi untuk mengalihkan dominasi penempatan TKI pada wilayah Negara tertentu.
Kita tidak pantas bersikap munafik dengan alasan harga diri, tetapi tidak mampu memahami masalah untuk asal bicara sehingga merendahkan nilai intelektual kita. Fakta Prosentase keuntungan Negara dalam sector ekonomi melalui devisa dan pengiriman gaji serta multi efek lain jauh lebih tinggi dibanding kegagalan karena kasus. Begitupun dengan prosentase fakta dalam sector psikososial , dimana menjadi TKI telah mampu mengangkat harkat martabat atas kemiskinan , pola pikir dan pola hidup mereka lebih baik, bukan oleh kita dan Negara. Justeru kita dan Negara telah mengambil banyak manfaat dari semangat TKI.
Untuk Negara saat ini, persoalan perlindungan dan kualitas TKI menjadi PR penting untuk diselesaikan. Solusi perlindungan harus ditempuh dengan langkah diplomatic yang optimal dengan Negara penempatan yang lebih mengacu pada nilai-nikai kemanusiaan dengan merujuk hukum migrant internasional. Dan pihak-pihak lain supaya lebih arif mendudukan persoalan sehingga tidak sekedar bisa memberi hujatan jika TKI menghadapi masalah karena persoalan TKI adalah persoalan Negara yang juga menjadi persoalan kita semua.[22]
Setiap kali melihat berita di media cetak dan elektronik tentang perlakuan tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, kasar, penyiksaan, sampai pembunuhan terhadap tenaga kerja Indonesia/tenaga kerja wanita (TKI/TKW) di luar negeri, pemerintah dan masyarakat baru bereaksi, seolah-olah kejadian seperti ini tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Padahal TKI yang dikirim ke luar negeri, khususnya TKW, sangatlah rawan terhadap penyiksaan, perlakuan kasar, dan tidak manusiawi sampai kepada pemerkosaan, pembunuhan, atau penghilangan (disappearance). Sikap reaktif dan impromptu itu sungguh tidak bijaksana mengingat harkat dan martabat bangsa Indonesia dipertaruhkan di negara yang menampung mereka di perantauan karena alasan mencari dan memperoleh pekerjaan guna menyambung hidup mereka, yang di dalam negeri tidak dapat mereka peroleh dengan berbagai alasan ekonomi, sosiologis, dan antropologis.
Selayaknya TKW/TKI yang sudah sejak lama dianggap sebagai pahlawan devisa diperhatikan nasibnya oleh pemerintah dan elite negeri ini. Ketidakmampuan menyediakan lapangan kerja bagi sebagian penduduk Indonesia adalah tanggung jawab pemerintah dan elite karena berbagai hal itu disebabkan kekeliruan manajemen, ketimpangan distribusi kekayaan, dan kesenjangan sosial.
Pihak TKW/TKI yang dikirim ke mancanegara banyak yang tidak dibekali pengetahuan mengenai budaya, kebiasaan, persepsi majikan terhadap TKW/ TKI, hubungan kerja, penguasaan bahasa, perlakuan, dan pengharapan (ekspektasi) majikan di sana dan lain-lain. Karena itu, program pelatihan dan penyuluhan TKW/TKI perlu diadakan agar para TKW/TKI yang mau berangkat ke negara tujuan dibekali pengetahuan tentang budaya, kebiasaan, hubungan kerja, bahasa dan keterampilan yang dapat meminimalisasi risiko penganiayaan, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan perendahan harkat dan martabat sebagai manusia, dan pembunuhan.
Tanpa pembekalan akan keterampilan (skill), bahasa setempat, dan penyuluhan tentang hal-hal yang disebutkan tadi, akan rawan terjadi ketidakpuasan sang majikan yang menggaji mereka, yang bukan tidak mungkin akan berujung pada tindakan-tindakan pelecehan seksual dan kekerasan kepada TKW/TKI.
Perlakuan yang tidak manusiawi ini merupakan pelanggaran atas Pasal 5 Universal Declaration of Human Rights yang berbunyi: “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”.[23]
Perlakuan tidak manusiawi terhadap TKI/TKW juga melanggar Pasal 7 International Covenant on Civil and Political Rights, yang berbunyi: “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation”.[24] Di sinilah pemerintah kita harus berperan sebagai penyuluh dan pembimbing proaktif para TKW/ TKI.
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, peran pemerintah sangat vital untuk memberikan penyuluhan dan bekal sebelum para TKW/TKI dikirim ke negara-negara tujuan seperti di Timur Tengah (Saudi Arabia, Jordania, Uni Emirat Arab, dan lain-lain), Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Pemerintah harus proaktif memberi perlindungan hukum seperti mengadakan perjanjian bilateral dengan negara penampung TKW/ TKI.
Kemudian menyusun draf kontrak kerja yang dapat melindungi para TKW/TKI, penyuluhan tentang bahasa, kebudayaan, kebiasaan, ekspektasi, hubungan kerja, hak cuti, prosedur pengaduan kalau ada perlakuan melanggar hukum dan kemanusiaan, serta hal-hal lain. Adapun peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap TKW/ TKI telah diatur dalam UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Pasal 6 UU No 39/2004 menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Kemudian dalam Pasal 7, “dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut pemerintah berkewajiban sebagai berikut:
a) Menjamin terpenuhinya menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKW/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri.
b) Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
c) Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
d) Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
e) Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.”
Lebih lanjut dalam Pasal 77 hingga Pasal 84 UU No 39/2004 bahkan telah diatur lebih lanjut mengenai kewajiban-kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap TKW/TKI selama penempatannya di luar negeri, melalui perwakilannya di luar negeri dan perwakilan dari perusahaan swasta yang melaksanakan penempatan TKW/TKI di luar negeri. Selain itu, perlu juga diselidiki terlebih dahulu, apakah negara tujuan masih mempraktikkan perbudakan?
Siapa-siapa saja yang bersalah selama ini dan sejauh mana proses peradilan dan hukuman yang ditetapkan? Barangkali kita dapat belajar dari sesama negara ASEAN seperti Filipina dan Thailand yang juga mengirim tenaga kerja keluar negeri tetapi tidak mengalami nasib yang sama dengan TKI asal Indonesia. Semua ini perlu dilakukan terpadu, terprogram, holistik, bukan sewaktu-waktu dan reaktif saja, karena ini menyangkut kemanusiaan, harkat, dan martabat bangsa.
Pemerintah harus melindungi hak asasi manusia para TKW/TKI, khususnya hak hidup, hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hak atas perlakuan sama di hadapan hukum dan dianggap sebagai subyek hukum dan bukan objek hukum. Tanpa jaminan tersebut, sebaiknya pengiriman TKW/TKI ke negara-negara tertentu yang tidak dapat menjamin ada perlindungan hukum atas hak asasi manusia serta perlakuan yang wajar dan manusiawi bagi TKW/TKI dihentikan untuk sementara waktu, sampai keadaan kondusif dan pemerintah negara tujuan menjamin perlindungan hukum atas hak asasi manusia serta perlakuan yang wajar dan manusiawi terhadap para TKW/TKI kita.
IKADIN pernah mengirimkan Tim Kemanusiaan yang terdiri atas Sudjono, Frans Hendra Winarta, John Pieter Nazar, dan Arno Gautama Harjono, ke Malaysia pada 1991 untuk membela Salidin Bin Mohammad, TKI di Malaysia yang dituduh membunuh seorang warga negara Malaysia dalam suatu perkelahian antarkelompok di Ipoh, Kuala Lumpur, 1989. Pembelaan terhadap Salidin Bin Mohammad dilakukan dengan bekerja sama dengan peguam bela Malaysia atas biaya Tim Kemanusiaan IKADIN dan majikan Salidin.
Akhirnya, Mahkamah Tinggi Malaysia pada sidang tanggal 1 September 1992 memutus bebas Salidin Bin Mohammad karena mempunyai alibi. Pengiriman TKW/TKI ke luar negeri memang suatu dilema. Di satu pihak, mereka dapat memperoleh penghidupan dan pekerjaan yang layak dengan bekerja di luar negeri, bahkan dapat membantu menafkahi keluarga mereka di Indonesia.
Tetapi di lain pihak, mereka terancam dengan penyiksaan, pembunuhan, perlakuan tidak manusiawi, pemerkosaan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Tetapi, ini bukan tidak ada solusinya selama pemerintah mempunyai political will untuk menanggulangi nasib para TKW/TKI di mancanegara. Karena itu, pemerintah diharapkan dapat segera bertindak untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sering dialami TKW/TKI di mancanegara selama ini, kasus-kasus penganiayaan TKW/TKI tidak terulang kembali di masa mendatang.[25]
Meskipun berbagai kasus penyiksaan TKI yang dialami oleh para tenaga kerja wanita di luar negeri kerap berujung pada paket mayat yang diterima oleh pihak keluarga si pekerja, kenyataannya setiap tahun jumlah tenaga kerja yang dikirim keluar negeri rata-rata mencapai 50.000 hingga 60.000 per tahun. Bahkan menurut pengakuan menteri Tenaga Kerja Sendiri bahwa pengiriman TKI ke arab Saudi mencapai 300 orang perhari.[26] Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, disusul provinsi Nusa Tenggara Barat.
B. Masalah domestic
Semua persoalan TKI di luar negeri berawal dari masalah domestik. Sampai saat ini, pemerintah gagal menyusun sistem perekrutan, dokumentasi, dan pelatihan calon TKI yang mumpuni.
Pemerintah menyerahkan hampir semua proses kepada pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) dan baru muncul aktif menjelang tahap akhir penempatan. Persoalan kemiskinan membuat ribuan angkatan kerja tanpa keahlian, bahkan sebagian besar tidak berpendidikan formal sama sekali, mendaftar menjadi TKI.
Keterbatasan informasi dan peran aktif pemerintah, terutama di daerah, membuat sponsor menjadi dewa penolong mereka. Sponsor, yang seolah-olah kepanjangan tangan PPTKIS, berkeliaran mencari siapa saja yang berminat bekerja ke luar negeri dengan janji gaji yang menggiurkan.
Sponsor mengantar calon TKI ke penampungan-penampungan PPTKIS dan meninggalkan mereka di sana begitu menerima uang jasa dari pengusaha. Sampai di sini, PPTKIS wajib membekali calon TKI dengan pelatihan kompetensi minimal 200 jam dan bagi mereka yang sudah pernah bekerja di luar negeri selama 100 jam. Kursus selama sekitar 21 hari tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi calon TKI terhadap bahasa, kondisi sosial, dan hukum di negara tujuan.
Tetapi, dalam kasus Sumiati, kita mengetahui proses ini tidak berjalan. Sumiati tidak bisa berbahasa Arab dan Inggris. Faktor komunikasi yang membuatnya tidak mampu memahami permintaan atau instruksi majikan. Oleh karena itu, Sumiati telah menjadi korban keserakahan pengusaha penempatan dan birokrat yang tidak mampu menjalankan tugas.
Bagaimana mungkin Sumiati bisa tetap berangkat ke Madinah dengan prosedur resmi sementara dia tidak memenuhi syarat pokok dalam kompetensi kerja? Dalam hal ini, tentu kita tidak bisa menyalahkan Sumiati. Dia hanya ingin bekerja agar bisa keluar dari kemiskinan. Sumiati bisa saja merasa tertarik atas keberhasilan teman dan kerabatnya yang sukses mendulang rezeki di luar negeri menjadi TKI.
Belum sebulan Muhaimin Iskandar menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dia meluncurkan program sertifikasi kompetensi 15.000 calon TKI tujuan Timur Tengah bekerja sama dengan asosiasi pengusaha penempatan TKI. Muhaimin juga merazia sejumlah tempat penampungan calon TKI yang tidak layak dan menegaskan akan mencabut izin PPTKIS konsumen sertifikat kompetensi kerja TKI asli tetapi palsu. Disebut asli tetapi palsu (aspal) karena PPTKIS mendapatkan sertifikat resmi itu tanpa menyertakan calon TKI dalam program pelatihan kerja. Sertifikat aspal ini diperdagangkan dengan harga Rp 70.000 per lembar.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Yunus M Yamani dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Rusjdi Basalamah pernah mempersoalkan hal ini. Namun, pemerintah tidak kunjung menangani sehingga praktik ilegal itu semakin meluas. Pengusaha yang serius menjalankan aturan pemerintah menyertakan calon TKI dalam program pelatihan kerja berbiaya Rp 1,1 juta per orang pun tergoda. Mereka telah kehilangan daya saing saat pemerintah tak kunjung menindak perdagangan sertifikat aspal senilai Rp 70.000 per lembar tanpa proses pelatihan. Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, PPTKIS dan balai latihan kerja penerbit sertifikat kompetensi kerja aspal bisa dipidana karena menggunakan dokumen resmi secara tidak sah. Namun, Kemennakertrans dan BNP2TKI juga patut diseret ke pengadilan karena turut meloloskan pemegang sertifikat aspal ke luar negeri. Kelemahan pemerintah membenahi persoalan domestik turut melemahkan rasa percaya diri diplomasi bilateral.
Saat ini, Indonesia menghentikan sementara (moratorium) penempatan TKI sektor informal ke Malaysia sejak 26 Juni 2009, Kuwait (1 September 2009), dan Jordania (30 Juli 2010). Moratorium ini berawal dari keengganan pemerintah ketiga negara memenuhi permintaan Indonesia. Kemampuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pembantunya dalam hal negosiasi, lobi, dan diplomasi sangat menentukan keberhasilan moratorium. Kalau tidak, ya seperti sekarang. Kebijakan buruh migran Indonesia akan terus berfluktuasi mengikuti kemauan negara tujuan dan penyiksaan TKI oleh majikan tak lebih angka statistik semata. Semua demi aliran devisa.
C. Faktor-faktor Penyebab Penganiayaan
Terjadinya banyak kasus penganiayaan dan penyiksaan TKI yang berada di luar negeri disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut tak jarang bermula dari ketidakprofesionalan pihak-pihak yang menangani kebijakan penyaluran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan berbagai penganiayaan dialami oleh para tenaga kerja terutama kaum wanita;
- Kemampuan berbahasa yang tak memadai
Salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat bidang Kesra dan Tenaga Kerja bernama TGH Hazmi Hamzar menyebutkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan dan penyiksaan TKI di negara Saudi Arabia adalah persoalan bahasa. Para tenaga kerja banyak yang diberangkatkan dalam kondisi kepahaman bahasa yang minim. Hal ini jelas akan menjadi faktor penghambat komunikasi antara seorang pekerja dengan majikan. Oleh sebab itu hal penting yang harus dipenuhi seorang tenaga kerja yang akan diberangkatkan adalah persoalan bahasa, bahasa harus dikuasai sebab merupakan kunci utama dalam komunikasi.
2. Kemampuan mengenal budaya negara yang akan dituju
Kemampuan membaca dan memahami budaya suatu daerah merupakan modal penting untuk seseorang dapat hidup di daerah bersangkutan. Kesalahan dalam memahami sebuah budaya bukan hanya akan menghambat komunikasi, namun lebih parah lagi dapat mengancam keselamatan dirinya. Penyiksaan TKI di luar negeri salah satunya disebabkan oleh ketidaktahuan para tenaga kerja terhadap budaya dan adat istiadat suatu daerah. Pemahaman penting yang perlu ditanamkan pada para pekerja yang akan diberangkatkan selain bahasa adalah pemahaman budaya. Dua hal ini akan menjadi hal berimbang yang akan membantu keberadaan seseorang di sebuah negara asing.
3. Kemampuan intelektualitas
Daya intelektual dan wawasan yang dimiliki oleh seseorang akan menjadi faktor bagaimana orang lain akan bersikap terhadap kita. Tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang kerap mendapat penyiksaan dan penganiayaan fisik, mayoritas berasal dari tenaga kerja non terdidik. Biasanya, berasal dari kalangan pekerja rumah tangga yang kebanyakan kaum wanita. Perspektif negara-negara maju memandang Indonesia adalah sebuah negara besar yang masih miskin dan dilanda persoalan dalam negeri yang tak kunjung putus.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Munculnya pilihan menjadi TKI bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negeri orang semakin hari terus meningkat tidak juga bisa kita salahkan. Fakta- fakta yang memberi gambaran obyektif dan langsung dari kemiskinan nyata banyak yang sukses menjadi TKI didepan mata, Lantas dengan keterbatasan berpikir, hanya menjadi TKI lah bagi sebagian rakyat bisa melepaskan diri dari kungkungan ekonomi dinegeri sendiri. Sebuah fakta memang yang harus dilakukan oleh sebagian besar rakyat miskin yang tidak memiliki kemampuan untuk berkompetitif dengan ketidak-tersediaan lapangan kerja dalam negeri.
Keterlibatan Negara terhadap penempatan dan perlindungan TKI memang memberi keuntungan, disatu hal terbukti membawa dampak social yg baik dan memberi keuntungan dalam sector ekonomi melalui devisa. Namun melihat kemiskinan nyata yg signifikan serta kasus yang dialami TKI di luar negeri yang kehilangan perlindungan , maka Negara terpojokan dalam posisi dilematis. Disatu sisi Negara berhadapan kemiskinan dan disisi lain belum mampu memberi perlindungan optimal bagi TKI.
Secara hukum, persoalan TKI akan berada didalam wilayah ‘Dua Negara”. Dimana setiap negara ditetapkan bertanggung jawab atas terjadinya tindakan kesalahan. Sepanjang kejadian siksaan terhadap TKI, bisa dibilang Negara telah lalai dalam tanggung-jawabnya. Hampir dipastikan baik Negara asal maupun sejumlah Negara penempatan tidak berfungsi efektif memberi pelayanan dan perlindungan TKI.
Sebetulnya, dasar hokum hak dan perlindungan TKI sudah diatur dan diamanatkan oleh konstitusi negara kita bahkan negara pengguna jasa tenaga kerja Indonesia.
Beberapa aturan domestik itu diantaranya :
- Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";
- Pasal 28D Ayat 1 & 2, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".
- Pasal 28G Ayat 1 & 2, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain".
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja ; Per-02/Men/1994, tentang Penempatan Tenaga Kerja Di dalam dan ke Luar Negeri dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep-44/Men/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan di Luar Negeri, yang merupakan pengganti Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-06/Men/1987 tentang Bursa Kerja Swasta dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1991 tentang Antar Kerja Antar Negara (AKAN), yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan masyarakat Indonesia.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Per-02/Men/1994 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan di Luar Negeri, pelaksanaan penempatan tenaga kerja di luar negeri ditetapkan dalam Bab II pasal 5 tentang persyaratan kerja:
Regulasi Jaminan Perlindungan Hukum TKI Di Luar Negeri (Arab Saudi)
Dalam peraturan Kerajaan Arab Saudi, yaitu dalam The Basic Law of Government pasal 17, (Basic Law 1 Maret 1992), ditetapkan bahwa :
pemilikan modal, dan tenaga kerja adalah dasar ekonomi dan kehidupan social kerajaan yang semuanya menerapkan hak-hak peribadi yang melayani fungsi social yang sesuai dengan syariah islam.[27]
Pasal 18, menetapkan bahwa negara akan menjamin kebebasan dan tak dapat diganggu gugatnya kepemilihan pribadi. Kepemilikan pribadi tidak akan disita, kecuali untuk kepentingan umum, dan penyitaan akan dikompensasi secara wajar.[28]
Pasal 26, bahwa negara akan menyediakan kesempatan kerja kepada semua rakyat yang sanggup dan akan menetapkan perundang-undangan untuk melindungi pekerja dan majikan.[29]
Pasal 36, menyebutkan bahwa, negara akan menjamin keamanan semua warga negara dan orang asing yang hidup dalam tempat tinggalnya. Tidak ada orang yang akan ditahan, dipenjara, atau tindakan-tindakannya dibatasi kecuali oleh ketentuan-ketentuan hokum.[30]
Pasal 47, menyatakan bahwa warga negara dan penduduk asing keduanya mempunyai hak yang sama terhadap proses peradilan.[31]
Sementara dalam Royal Decree Nomor /M/21 tanggal 15 November 1969, mengenai Undang-Undang Perburuhan Kerajaan Arab Saudi, pasal 3 menetapkan bahwa, sebagai pengecualian pasal-pasal UU ini tidak termasuk kepada :[32]
a) Pekerja dalam perusahaan keluarga yang termasuk hanya anggota-anggota dari keluarga majikan;
b) Orang yang bekerja di peternakan atau pertanian dengan pengecualian ;
- orang-orang yang bekerja di perusahaan pertanian yang memproses produksinya sendiri.
- Orang-orang yang bekerja secara permanen dalam operasi atau perbaikan alat mekanis yang diperlukan untuk pertanian.
c) Pembantu domestik dan orang-orang yang dianggap seperti itu.
Jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Kerajaan Arab Saudi sebenarnya telah ada dan tercantum dalam perundangan, baik dalam konstitusi, Basic Law, Maupun Labour Law.
Jika perlindungan itu tidak ada, akan diusahakan perdamaian antara tenaga kerja dengan pengguna jasa, Kedutaan RI/Konsulat Jenderal RI di Arab Saudi cukup membantu dengan menyediakan tecaga pengacara secara tetap.[33]
C. Alternatif / Saran Penulis
Setelah melihat dan mengkaji permasalahan di atas, serta berbagai referensi dari berbagai sumber, ada bebarapa hal yang menurut penulis bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan klasik di atas, diantaranya
1. Penciptaan Lapangan Kerja Baru
Pengiriman TKI besar-besaran adalah dampak dari kurang tersedianya lapangan kerja di negara kita, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat.
Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatifpengangguran. Salah satu diantaranya adalah membuka usaha sendiri. Selain memberdayakan diri, membuka usaha berarti juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain.
Pemerintah menggalakkan program kewirausahaan bagi para pemuda, mahasiswa dan remaja. Maksud program ini jelas bahwa seorang mahasiswa yang telah lulus tidak semata-mata mencari pekerjaan untuk dirinya sendiri. Tapi yang terpenting adalah menciptakan lapangan kerja baru.
Program tersebut mencakup bantuan modal usaha maupun pelatihan entrepreneurship di kalangan mahasiswa dan pemuda. Namun kini, banyak juga anak muda yang memang sejak awal bercita-cita tidak menjadi pegawai. Bagi mereka, sekolah atau kuliah tetap penting tapi bukan yang utama.
Karena itu banyak kita jumpai, para mahasiswa yang sudah mulai berbisnis kecil-kecilan. Ada yang turun langsung mengurus bisnisnya sendiri. Namun adapula yang mempekerjakan orang lain sebagai pegawai, sementara mereka bertindak sebagai manajer. Misalnya mahasiswa yang membuka bisnis makanan yang dijajakan dengan gerobak dorong.
Walau nampak sederhana, usaha ini sungguh mulia. Mereka sudah belajar untuk berbisnis, membuka lapangan kerja dan mengurangi dampak negatif pengangguran. Setelah lulus, mereka dapat mengembangkan bisnisnya menjadi lebih besar ataupun berbisnis baru yang lebih besar namun dengan ‘ilmu jalanan’ yang telah mereka dapatkan sebelumnya.
2. Mencegah (bukan mengobati) Kekerasan pada TKI
Penyebab kekerasan pada TKI bisa karena beberapa hal, misalnya tidak adanya undang-undang yang benar-benar memberi jaminan perlindungan terhadap TKI, kurangnya keterampilan TKI sehingga mendapat marah sang majikan, dan masih banyak penyebab lain.
Berikut ini beberapa cara untuk mencegah kekerasan TKI di luar negeri :
· Bagi para calon TKI, sebaiknya gunakan jalur penyaluran tenaga kerja yang legal dan terpercaya.Penyalur tenaga kerja yang baik adalah lembaga/perusahaan yang bisa menentukan di mana sebaiknya TKI tersebut bekerja sesuai kemampuannya.
· Para penyalur TKI ke luar negeri hendaknya memberi pembinaan dan pelatihan khusus pada calon TKI. Tak hanya tentang cara bekerja, tapi juga bagaimana kebiasaan orang luar negeri dan tata cara bersikap. Hal ini tentu sangat berguna agar TKI tidak menjadi sasaran kemarahan majikan karena salah mengerjakan tugas.
· Baik penyalur maupun pemerintah hendaknya selalu memantau para TKI agar kekerasan pada TKI bisa diminimalisir, seperti memberlakukan aturan kepada setiap TKI di luar negeri agar melakukan pelaporan setiap 3 bulan sekali agar TKI tersebut terpantau dan bisa diketahui keadaannya.
· Pemerintah harus menindak tegas para penyalur TKI ilegal yang bisa menyebabkan para calon TKI mendapat hal-hal yang tidak menyenangkan saat bekerja di luar negeri.
· Pemerintah harus bisa memberi jaminan perlindungan terhadap para TKI di luar negeri. Selama ini, undang-undang tentang TKI tidak bisa melindungi para pekerja tersebut dengan baik. Sampai saat ini, pemerintah masih dinilai sangat lemah dalam menangani kasus kekerasan pada TKI.
· Pemerintah harus benar-benar bekerja sama secara baik dengan pemerintah tempat TKI bekerja, menjalin suatu perjanjian untuk melindungi para TKI dari tindak kekerasan.
Itulah beberapa cara untuk mencegah kekerasan pada TKI. Dalam hal ini Pemerintah adalah faktor penting dalam keselamatan para TKI yang sedang bekerja di luar negeri.
Memang harus diakui, pencegahan kekerasan pada TKI ini memang sangat sulit karena menyangkut watak orang lain (majikan), apalagi pemerintah Indonesia tidak bisa menuntut pelaku kekerasan begitu saja karena tidak terjadi dalam wilayah Indonesia.
Namun, ada satu cara lagi untuk mencegah kekerasan pada TKI, yaitu menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Pemerintah harus sadar, kenapa banyak sekali masyarakat yang tetap ingin menjadi TKI walau sudah banyak kasus kekerasan yang disebarkan oleh media.
Penyebabnya tentu karena faktor ekonomi yang rendah, yang kemudian mendorong masyarakat untuk mencari rezeki di luar negeri yang gajinya mungkin bisa lebih banyak daripada di Indonesia.
Untuk itu pemerintah sebaiknya serius untuk mengentaskan kemiskinan di negara ini, agar masyarakat bisa hidup tentram dan tidak terpaksa ke luar negeri hanya untuk mencari uang.
[1] Republika, 10 September 1996
[4] I b i d
[5] vivanews.com
[6] I b I d
[8] I b i d
[9] I b i d
[10] I b I d
[11] Ismail Sunny (Ketika Menjabat Duta Besar RI untuk Arab Saudi (1994)
[12] Q.S. 2 ayat 86
[13] hadits
[14] The Basic Law of Government pasal 17
[15] I b I d
[16] I b I d
[17] I b I d
[18] I b I d
[19] Royal Decree (Undang-undang Perburuhan Kerajaan Arab Saudi)
[20] Ismail Sunny, Republika, 10 September 1996)
[21] , Republika, 10 September 1996)
[23] Pasal 5 Universal Declaration of Human Rights
[24] Pasal 7 International Covenant on Civil and Political Rights
[27] The Basic Law of Government pasal 17
[28] I b I d
[29] I b I d
[30] I b I d
[31] I b I d
[32] Royal Decree (Undang-undang Perburuhan Kerajaan Arab Saudi)
[33] , Republika, 10 September 1996)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar